HOME
Home » Uncategorized » Hari Pers Nasional: Pandemi Corona Memperburuk Kebebasan Pers

Hari Pers Nasional: Pandemi Corona Memperburuk Kebebasan Pers

Posted at February 9th, 2021 | Categorised in Uncategorized



LSM internasional yang memperjuangkan kebebasan pers, Reporters Without Border (RSF), merilis data yang menunjukkan indeks kebebasan pers Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 119 dunia dengan skor 36,82. Di level Asia Tenggara, posisi Indonesia jauh di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 78 dunia dan juga Malaysia yang berada di peringkat 101 dunia. Data ini menjadi sangat relevan seiring peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari.

Kepada DW Indonesia, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, indeks tersebut mengindikasikan kondisi pers Indonesia “tidak baik-baik saja.” Menurutnya ada dua indikator utama yang mencerminkan kondisi tersebut, yakni aspek hukum dan politik.

“Kita masih punya regulasi yang banyak tidak mendukung kebebasan pers. Kita masih punya KUHP yang sangat punya peluang besar untuk memidanakan wartawan, walaupun kita tahu bahwa regulasi yang paling menghantui wartawan adalah undang-undang ITE,” ujar Manan, Selasa (09/02) siang.

Berdasarkan data LBH Pers, sepanjang tahun 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, di mana delapan kasus di antaranya menggunakan ketentuan undang-undang ITE.

Manan juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. AJI mencatat terdapat 83 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2020, yang notabene angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

“Kontributor terbesarnya pada 2020 kan karena protes omnibus law. Banyak wartawan yang jadi korban kekerasan. Yang lebih merisaukan dari kasus kekerasan menurut AJI adalah pelakunya sebagian besar polisi. Tidak ada yang diproses hukum dan itu kultur impunitasnya sangat parah,” papar Manan.

Kebebasan pers berbanding lurus dengan intimidasi?

Dalam video yang disiarkan YouTube Sekretariat Kabinet RI pada hari Selasa (09/02) pagi, di Hari Pers Nasional ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwasannya kebebasan pers perlu dijaga. Ia mengatakan kritik diperlukan pemerintah dalam membangun bangsa.

“Bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah dapat membangun lebih terarah dan lebih benar,” tuturnya.

Namun sayangnya, menurut Manan seiring dengan kebebasan tersebut, intimidasi juga semakin bebas menghampiri pers.

Tags :