HOME
Home » Uncategorized » Korupsi Proyek Citra Satelit, Eks Kepala BIG dan Pejabat LAPAN Ditahan KPK

Korupsi Proyek Citra Satelit, Eks Kepala BIG dan Pejabat LAPAN Ditahan KPK

Posted at January 20th, 2021 | Categorised in Uncategorized




Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada 2015 yang dikerjakan oleh Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN

Kedua tersangka adalah eks Kepala Badan Informasi Geospasial, Priyadi Kardono; dan bekas Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Muchamad Muclis.

Dalam kasus korupsi ini, keduanya dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 179,1 milar.  

“KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pantuali Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga:
Lacak Keberadaan Harun Masiku, KPK Periksa Kerabat

Lili pun menjelaskan rekontruksi awal perkara ini, hingga menjerat Priyadi dan Muchlis sebagai tersangka. Saat itu, pada tahun 2015 lembaga BIG bekerjasama dengan LAPAN mengerjakan proyek Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). 

Sebelum proyek itu berjalan, sempat dilakukan beberapa kali pertemuan dan koordinasi antara pihak tertentu di LAPAN serta perusahaan calon rekanan seperti PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja.

Namun, kata Lili, Muchlis dan Priyadi sejak awalingin merekayasa proyek CSRT tersebut. Sehingga, berlawanan dengan SOP yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“PRK dan MUM diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah,” ungkap Lili

Selanjutnya, atas perintah kedua tersangka dalam penyusunan berbagai dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT AIP dan PT BP agar mengunci spesifikasi dari peralatan CSRT itu.

Baca Juga:
Terima Suap, Mantan Ketua DPRD Divonis 5 Tahun dan Mengembalikan Rp 3,1 M

Sehingga, untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka juga diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima  dan proses Quality Control (QC).